Liputansumbawa.id–Kondisi jalan dan jembatan di Kecamatan Ropang yang rusak parah akhirnya memicu protes masyarakat. Warga menilai perhatian pemerintah terhadap infrastruktur di wilayah tersebut masih sangat minim, padahal akses jalan dan jembatan menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat.
Persoalan itu mencuat dalam hearing yang digelar Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa pada Selasa (18/5/2026). Hearing dihadiri Camat Ropang, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, perwakilan masyarakat, serta organisasi Sumbawa Green Action.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait kerusakan ruas jalan dan jembatan yang selama ini menyulitkan mobilitas warga. Infrastruktur yang rusak dinilai berdampak langsung terhadap distribusi hasil pertanian, aktivitas ekonomi, hingga akses pelayanan masyarakat.
Perwakilan Sumbawa Green Action, Gentar Alam, mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kecamatan Ropang. Mereka menilai wilayah Ropang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sehingga sudah seharusnya mendapat perhatian serius.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofyan, menjelaskan pembangunan jembatan belum bisa direalisasikan pada tahun 2026 karena keterbatasan anggaran yang telah dialokasikan untuk proyek lain.
Namun, pemerintah berjanji akan melakukan penanganan sementara sambil menunggu penganggaran pada tahun berikutnya.
Sementara itu, untuk penanganan ruas jalan di Kecamatan Ropang, Dinas PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta dari total anggaran infrastruktur jalan Kabupaten Sumbawa sebesar Rp5,21 miliar.
Besaran anggaran tersebut langsung menuai reaksi dari masyarakat. Perwakilan warga Ropang, Lukman Mubarak, menilai alokasi dana itu tidak sebanding dengan kebutuhan dan kontribusi wilayah Ropang terhadap daerah.
“Ropang adalah investasi terbesar Sumbawa saat ini. Kenapa kami hanya diberikan Rp500 juta,” tegas Lukman
dalam hearing tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Syaifullah Kabupaten Sumbawa, menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah guna mencari solusi terhadap persoalan infrastruktur di Kecamatan Ropang.
Meski kecewa dengan minimnya alokasi anggaran,
masyarakat bersama Sumbawa Green Action akhirnya menerima keputusan tersebut dengan berat hati, sembari berharap pembangunan jalan dan jembatan dapat menjadi prioritas pemerintah pada tahun mendatang. (LS)
