Liputansumbawa.id–Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, segera menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Buruh meminta penetapan upah tidak lagi berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Desakan tersebut disampaikan Ketua Perda KSPI NTB, Fauzan Mukarram Bajuber., Amd.T, melalui siaran pers, Sabtu (21/11/2026). Ia menilai keterlambatan pengumuman UMP 2027 menimbulkan ketidakpastian bagi puluhan ribu pekerja di NTB.
Menurut Fauzan, hingga saat ini NTB belum mengumumkan besaran UMP 2027, sementara 11 provinsi lainnya telah menetapkan upah minimum.
Ia menyebut, UMP NTB 2026 sebesar Rp2.673.861 masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Kenaikan tahun sebelumnya yang hanya Rp70.930 atau sekitar 2,73 persen dinilai tidak sebanding dengan kenaikan harga beras, sewa rumah, transportasi hingga biaya pendidikan.
Secara nasional, KSPI mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Jika diterapkan di NTB, besaran UMP diperkirakan berada pada kisaran Rp2.874.401 hingga Rp2.927.878.
Dalam tuntutannya, KSPI NTB meminta penetapan UMP 2027 mengacu pada hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei tersebut juga harus dibuka secara transparan kepada publik, sebagaimana amanat UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Selain itu, KSPI mendesak Pemerintah Provinsi NTB menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta mendorong penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sebab, kebutuhan dan biaya hidup di setiap daerah berbeda, termasuk Mataram, Lombok Barat, Sumbawa dan Sumbawa Barat.
KSPI juga meminta rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang telah dibahas pada 18 November 2026 benar-benar mengakomodasi aspirasi unsur pekerja dan tidak diputuskan secara sepihak.
Fauzan menegaskan, tuntutan kenaikan upah bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan buruh, melainkan memastikan pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak.
“Buruh NTB tidak meminta untuk kaya. Kami hanya meminta upah yang memungkinkan kami hidup layak di tanah kami sendiri. Jangan sampai pekerja yang setiap hari menggerakkan roda ekonomi justru kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” tegas Fauzan.
Ia memperingatkan, apabila penetapan UMP 2027 kembali berada di bawah standar KHL, KSPI NTB siap mengambil langkah lanjutan, termasuk menggelar aksi massa.
Tidak hanya itu, KSPI NTB juga membuka posko pengaduan bagi pekerja yang menerima upah di bawah ketentuan.
Fauzan berharap Pemerintah Provinsi NTB mempertimbangkan kondisi riil kehidupan buruh dalam menetapkan UMP 2027. Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mampu memberikan kepastian dan menjamin kehidupan pekerja yang lebih layak. (MK)


























































































