Single News

KSPI NTB Tagih Janji 20 Ribu Lowongan Kerja Tambang Dodo: 90 Persen Harus untuk Warga Lokal

Liputansumbawa.id–Rencana investasi tambang emas Blok Elang Dodo senilai Rp90 triliun dengan proyeksi penyerapan 20.000 tenaga kerja mulai 2027 hingga 2031 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya warga di sekitar wilayah tambang.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi NTB menegaskan, peluang kerja dari proyek tambang yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut tidak boleh justru didominasi tenaga kerja dari luar daerah.

Ketua Perda KSPI NTB, Fauzan Mukarram Bajuber, Sabtu (21/11/2026) menyatakan pihaknya menyambut baik rencana investasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Namun, besarnya nilai investasi harus sejalan dengan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.

“Kami sambut baik pernyataan pihak perusahaan terkait investasi Rp90 triliun dan rencana pembukaan 20.000 lapangan kerja. Tetapi, yang kami tagih adalah komitmen agar masyarakat NTB menjadi prioritas. Kalau bukan untuk orang NTB, untuk siapa?” tegas Fauzan.

Menurutnya, masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah eksploitasi kekayaan alam daerah sendiri. Mereka harus memperoleh kesempatan yang adil untuk bekerja, meningkatkan keterampilan, dan menikmati manfaat ekonomi dari investasi tersebut.

Fauzan menegaskan, KSPI tidak meminta perusahaan memberikan pekerjaan atas dasar belas kasihan. Sebaliknya, pihaknya menuntut adanya kebijakan rekrutmen yang berpihak kepada masyarakat lokal dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami tidak meminta pekerjaan karena belas kasihan. Kami menuntut hak masyarakat lokal untuk mendapatkan kesempatan bekerja dan berkembang di tanah kelahirannya sendiri,” ujarnya.

KSPI menilai tuntutan tersebut semakin relevan jika melihat kondisi kemiskinan di NTB. Berdasarkan data BPS Maret 2026, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 628.500 orang atau 11,17 persen. Sementara sekitar 113.000 jiwa masih berada dalam kategori miskin ekstrem yang tersebar di 106 desa.

Di tengah kondisi tersebut, proyek investasi bernilai besar seperti tambang Dodo dinilai harus menjadi peluang untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar meningkatkan keuntungan perusahaan.

Untuk memastikan manfaat investasi benar-benar dirasakan masyarakat, KSPI NTB menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan pihak perusahaan.

Pertama, 90 persen tenaga kerja harus berasal dari NTB. Prioritas rekrutmen diberikan kepada warga di sekitar wilayah tambang Dodo, Lantung, dan Lenangguar. Selanjutnya warga Kabupaten Sumbawa, kemudian masyarakat NTB dari Sumbawa Barat, Bima, Dompu, Lombok hingga Mataram. Perekrutan tenaga kerja dari luar NTB dilakukan setelah kebutuhan tenaga kerja lokal terpenuhi. Komitmen tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dapat diaudit.

Kedua, tenaga kerja lokal harus mendapatkan peningkatan keterampilan. Masyarakat NTB jangan hanya ditempatkan pada pekerjaan kasar. Perusahaan diminta membiayai pelatihan gratis bagi 5.000 pemuda NTB untuk menjadi operator, pengemudi dump truck, mekanik, welder, dan electrician bersertifikat melalui BLK di Sumbawa, Bima, dan Lombok sebelum proyek memasuki tahap konstruksi 2027.

Ketiga, UMKM dan koperasi lokal harus dilibatkan. Kebutuhan katering, laundry, mess pekerja, transportasi hingga pengadaan bahan lokal harus membuka ruang bagi pelaku usaha Sumbawa dan NTB. Jangan sampai peluang ekonomi pendukung tambang justru dikuasai vendor dari luar daerah.

Keempat, pekerja harus mendapatkan upah layak dan kepastian status kerja. KSPI menuntut pekerjaan yang bersifat tetap menggunakan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pihaknya juga menolak praktik outsourcing untuk pekerjaan pokok pertambangan, pungutan liar, serta percaloan dalam proses rekrutmen. Upah pekerja harus mengacu pada Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sektor pertambangan, bukan hanya UMP.

Kelima, daerah penghasil harus memperoleh manfaat yang adil. KSPI menyoroti rencana pengangkutan bijih melalui belt conveyor sepanjang 62 kilometer dari tambang Dodo di Sumbawa menuju fasilitas pengolahan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat.

Karena itu, pemerintah daerah didesak memperjuangkan regulasi pembagian manfaat yang adil, transparansi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta jaminan reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang.

Keenam, masyarakat lingkar tambang harus mendapatkan jaminan kesehatan. KSPI meminta adanya dukungan pembiayaan BPJS Kesehatan atau JKN melalui CSR perusahaan dan APBD.

Fasilitas Puskesmas dan Puskesdes juga harus diperkuat dengan tenaga dokter serta ketersediaan obat. Termasuk layanan kesehatan bagi lansia, ibu hamil, anak stunting, dan pengobatan penyakit yang berpotensi berkaitan dengan aktivitas pertambangan, seperti ISPA akibat debu, penyakit kulit, serta gangguan pendengaran.

“Tidak adil jika investasi mencapai Rp90 triliun, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar tambang masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai warga harus menempuh perjalanan jauh ke Sumbawa Besar hanya untuk memeriksakan anak yang sakit,” tegas Fauzan.

Ketujuh, pendidikan anak-anak lingkar tambang harus dijamin hingga jenjang D3. KSPI mengusulkan pendidikan gratis selama 15 tahun, mulai PAUD hingga SMA/SMK, termasuk pembebasan biaya sekolah, buku, seragam, dan dukungan transportasi. Selain itu, beasiswa hingga jenjang D3 harus diberikan kepada anak buruh dan warga lingkar tambang yang berprestasi.

Program beasiswa tersebut diharapkan diarahkan pada bidang yang sesuai dengan kebutuhan industri pertambangan, seperti Teknik Pertambangan, Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Sipil, dan Kesehatan.

Setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan harus mendapatkan prioritas kesempatan bekerja di proyek tambang Dodo sesuai kompetensi.

“Kalau anak-anak di lingkar tambang hanya tamat SD lalu menjadi buruh kasar, kemiskinan akan terus diwariskan. Tetapi jika mereka mendapat pendidikan hingga D3, ke depan anak-anak Sumbawa bisa menjadi tenaga ahli, engineer bahkan manajer di tambangnya sendiri,” ungkapnya.

Selain menyampaikan tujuh tuntutan tersebut, KSPI NTB menyatakan siap membuka Posko Pengaduan Rekrutmen Tambang Dodo. Langkah ini dimaksudkan untuk mengawal proses penerimaan tenaga kerja agar berlangsung transparan, adil, dan bebas dari praktik percaloan.

KSPI juga menyatakan kesiapannya menjadi mitra dialog sosial bagi pemerintah dan perusahaan dalam mengawal investasi tersebut.

Bagi KSPI, investasi besar tidak cukup hanya diukur dari nilai modal dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Keberhasilannya juga harus dilihat dari seberapa besar masyarakat lokal memperoleh kesempatan kerja, peningkatan kualitas hidup, serta manfaat ekonomi dari kekayaan alam daerahnya.

“Investasi harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat NTB. Kami bukan lawan investasi. Kami ingin investasi berjalan, tetapi rakyat daerah penghasil juga harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya,” tutup Fauzan. (MK)