Single News

Mahasiswa Beberkan Praktik Mafia LPG 3 Kg Masih Bermain di Sumbawa

Liputansumbawa.id–Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali menjadi sorotan. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan aksi unjuk rasa Aliansi Gerakan Revolusi Demokrasi yang terdiri dari HMI, GMNI dan BEM Unsa di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (25/6/2026).

Mereka diterima Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, didampingi pejabat terkait. Wabup mengajak mahasiswa audiensi dan mendengarkan langsung apa yang menjadi aspirasi mereka.

Koordinator Umum aksi, Wahyuddin, menilai Satgas LPG bentukan pemerintah daerah belum mampu menghadirkan solusi nyata. Menurutnya, aksi demi aksi telah dilakukan masyarakat maupun mahasiswa, namun kelangkaan masih terus terjadi.

“Kami melihat tidak ada formulasi yang jelas terkait distribusi LPG 3 kilogram. Sampai sekarang masyarakat masih membeli hingga Rp50 ribu per tabung di beberapa wilayah,” tegas Wahyuddin.

Dalam forum tersebut, mahasiswa juga membeberkan hasil analisis yang menunjukkan sepanjang setahun terdapat sekitar 3.376.000 tabung LPG subsidi disalurkan melalui sembilan agen dan 640 pangkalan di Kabupaten Sumbawa.

Menanggapi hal itu, Wabup mengungkapkan pemerintah daerah telah berulang kali melakukan inspeksi mendadak bersama aparat penegak hukum.

Bahkan, menurut Ansori, sejumlah pangkalan telah ditutup karena terbukti menjual LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami bersama aparat pernah diancam, dibuntuti, bahkan dipepet saat melakukan pengawasan. Ini menunjukkan ada pihak-pihak yang bermain dalam distribusi LPG subsidi,” ungkap Ansori.

Ia menegaskan LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun dalam praktiknya, masih banyak pihak yang memanfaatkan komoditas tersebut untuk meraup keuntungan.

“Ini bentuk penyalahgunaan hak masyarakat kurang mampu. Pelaku seperti ini juga bagian dari praktik koruptif karena mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat,” tegasnya.

Ansori menambahkan Pemkab Sumbawa bersama DPRD telah mengusulkan penambahan kuota LPG subsidi kepada pemerintah pusat. Namun hingga saat ini belum ada tambahan kuota yang diberikan.

Mahasiswa berpesan agar dilakukan reformasi sistem distribusi LPG agar tepat sasaran dan tidak terus menjadi persoalan tahunan di Kabupaten Sumbawa. (Mk)