Liputansumbawa.id–Peredaran narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu isu utama yang dibawa Aliansi Gerakan Revolusi Demokrasi yang terdiri dari HMI, GMNI dan BEM Unsa saat menggelar aksi di Polres Sumbawa dan Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (25/6/2026).

Koordinator aksi, Wahyuddin, menilai penangkapan yang selama ini dilakukan aparat justru menunjukkan bahwa jalur masuk narkoba ke Sumbawa masih terbuka lebar.

“Kalau terus ada penangkapan berarti barang haram itu berhasil masuk ke Sumbawa. Pertanyaannya bagaimana bisa masuk dan siapa yang mengendalikan,” ujarnya.

Mahasiswa mendesak Polres Sumbawa memperketat pengawasan di pelabuhan, bandara, terminal serta jalur-jalur tikus yang diduga menjadi akses masuk narkotika.

Saat berorasi di Mapolres Sumbawa, massa meminta aparat tidak hanya menangkap pengguna dan pengedar kecil, tetapi juga memburu bandar yang mengendalikan jaringan peredaran narkoba.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakapolres Sumbawa Kompol Didik Harianto menyatakan pihaknya telah berkolaborasi dengan berbagai instansi dalam upaya pemberantasan narkoba.

“Kami membuka diri terhadap setiap informasi masyarakat. Jika ada data terkait peredaran narkoba, akan kami tindaklanjuti,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori menegaskan pemerintah daerah sepakat memerangi narkoba karena dampaknya yang merusak generasi muda.

“Narkoba ini menghancurkan mental dan masa depan anak-anak kita. Anggaplah ini jihad bersama, baik melalui aturan maupun gerakan sosial di masyarakat,” ujarnya.

Ansori bahkan mengusulkan agar materi bahaya narkoba terus dikampanyekan hingga ke mimbar-mimbar masjid.

Ia juga mengakui masih adanya jalur-jalur tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkoba ke Pulau Sumbawa.

“Kami yakin masih banyak jalan tikus, pelabuhan kecil, bahkan kemungkinan keterlibatan oknum tertentu. Karena itu kita harus bersama-sama membersihkan bumi Intan Bulaeng dari narkoba,” tegasnya. (Mk)