Liputansumbawa.id–Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa melancarkan kritik terhadap sejumlah persoalan pembangunan yang dinilai belum terselesaikan di Kabupaten Sumbawa. Mulai dari maraknya aktivitas tambang ilegal dan pembalakan liar, tingginya angka kemiskinan dan stunting, hingga realisasi janji peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 50 persen menjadi sorotan dalam audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Rabu (24/6/2026).
Audiensi yang berlangsung di Kantor Bupati Sumbawa itu diterima langsung Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, didampingi Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo.
Dalam forum tersebut, PMII menilai pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Sumbawa masih menyisakan banyak persoalan mendasar yang membutuhkan langkah konkret pemerintah.
Muhammad Saddam, salah satu perwakilan PMII, menyoroti aktivitas pertambangan tanpa izin yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Lantung.
Menurutnya, eksploitasi kawasan hutan di daerah hulu dengan alasan peningkatan ekonomi masyarakat berpotensi menimbulkan dampak ekologis jangka panjang.
“Kami justru melihat kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini akan menjadi ancaman bagi masyarakat di hilir. Dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang, sektor pertanian dan peternakan yang bergantung pada ketersediaan air bisa terdampak serius,” ujarnya.
PMII juga mengingatkan pemerintah terhadap dampak kerusakan hutan yang dinilai telah berkontribusi terhadap berbagai bencana alam di wilayah selatan Sumbawa.
Program Sumbawa Hijau Lestari yang menjadi salah satu agenda pemerintah daerah pun diminta tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata dalam menjaga kawasan hutan dan daerah tangkapan air.
Selain isu lingkungan, organisasi mahasiswa tersebut mempertanyakan progres realisasi janji politik peningkatan PAD hingga 50 persen yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Jarot-Ansori. PMII meminta pemerintah membuka ruang transparansi terhadap capaian dan strategi yang sedang dijalankan.
Di sektor ekonomi, PMII menilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sumbawa belum sepenuhnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta masih terbatasnya akses kerja bagi lulusan SMA maupun sarjana menjadi catatan yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
Mereka juga menyoroti keberadaan investasi pertambangan besar yang selama ini beroperasi di Pulau Sumbawa. PMII mempertanyakan sejauh mana manfaat yang diperoleh masyarakat lokal, termasuk peluang kerja dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya mineral daerah.
Ketua Umum PMII Cabang Sumbawa, Hendro Aljamis, turut menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah Wakil Bupati yang kerap melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah OPD. Namun menurutnya, masih terdapat persoalan integritas dan profesionalitas yang perlu mendapat perhatian serius.
“Ketika seluruh janji politik tidak mampu direalisasikan, tentu masyarakat akan memberikan penilaian sendiri. Karena itu kami berharap pemerintah serius memastikan seluruh program unggulan berjalan dan memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori menyatakan pemerintah terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat maupun kalangan mahasiswa.
Menurut Ansori, dialog seperti itu menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kritik dan saran seperti ini sangat penting. Pemerintah membutuhkan ruang diskusi agar program yang dijalankan dapat diawasi dan dikawal bersama. Semua anggaran yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Terkait target peningkatan PAD, Ansori mengungkapkan pemerintah saat ini tengah melakukan pembaruan data berbagai objek pajak dan potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Sementara mengenai persoalan tambang rakyat dan aktivitas pertambangan ilegal, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong legalisasi pertambangan rakyat sesuai mekanisme yang berlaku. Namun sebagian besar kewenangan perizinan berada di tingkat pemerintah provinsi maupun pusat.
Ansori juga memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kawasan hutan melalui program Sumbawa Hijau Lestari serta berbagai kebijakan pengendalian pemanfaatan lahan.
Di bidang infrastruktur, pemerintah menargetkan peningkatan kondisi jalan mantap yang saat ini disebut telah mencapai lebih dari 50 persen. Sedangkan untuk pengurangan pengangguran, pemerintah mengandalkan program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK), kerja sama industri, hingga penyediaan beasiswa vokasi.
Meski demikian, PMII menegaskan akan terus mengawal berbagai program pemerintah daerah agar tidak berhenti pada tataran perencanaan. Organisasi tersebut bahkan membuka kemungkinan kembali turun ke jalan apabila berbagai persoalan yang disampaikan tidak mendapat tindak lanjut yang jelas dari pemerintah maupun instansi terkait. (Mk)
