Liputansumbawa.id–Kabupaten Sumbawa mulai diproyeksikan menjadi salah satu kawasan strategis dalam pengembangan ekonomi karbon nasional. Rehabilitasi ratusan hektare hutan mangrove di pesisir Kecamatan Alas dinilai bukan hanya menjadi upaya pemulihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang lahirnya sumber ekonomi baru berbasis jasa lingkungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Potensi tersebut mengemuka dalam kegiatan Mangrove for Life yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup bersama PT Freeport Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Desa Labuhan Alas, Selasa (7/7/2026).
Menteri Lingkungan Hidup RI, Muhammad Jumhur Hidayat, menegaskan rehabilitasi mangrove kini menjadi bagian penting dari strategi Indonesia menghadapi perubahan iklim sekaligus memperkuat pengembangan pasar karbon.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan yang besar untuk mencapai target penurunan emisi. Karena itu, pasar karbon menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung pendanaan rehabilitasi lingkungan.
“Pasar karbon dapat menjadi solusi pembiayaan rehabilitasi lingkungan. Namun yang paling penting, masyarakat di sekitar kawasan rehabilitasi harus menjadi penerima manfaat utama, baik melalui kesempatan kerja maupun manfaat ekonomi lainnya,” tegas Jumhur.
Ia mengingatkan agar mekanisme perdagangan karbon tidak hanya menjadi ruang transaksi bisnis, tetapi mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang selama ini menjaga kawasan pesisir.
Jumhur menjelaskan, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan pepohonan daratan. Selain menjadi penyerap emisi, mangrove juga berfungsi melindungi garis pantai, menjadi habitat berbagai biota laut, serta menopang sektor perikanan dan pariwisata.
Dukungan terhadap pengembangan ekonomi karbon juga datang dari Pemerintah Provinsi NTB. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan pemerintah daerah tengah menyiapkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan mengelola perdagangan karbon agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah.
“Ini merupakan kontribusi NTB terhadap upaya penyerapan karbon nasional. Ke depan kami juga menyiapkan BUMD yang akan menangani perdagangan karbon sehingga manfaatnya bisa semakin dirasakan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, PT Freeport Indonesia memperkuat komitmennya melalui rehabilitasi mangrove seluas 484 hektare di NTB, dengan 445 hektare berada di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Lombok Timur.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Clayton Allen Wenas, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menurunkan emisi karbon sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
Selain memberikan manfaat ekologis, program rehabilitasi mangrove juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat karena proses pembibitan hingga penanaman dilakukan secara manual dengan melibatkan warga sekitar.
Dengan besarnya potensi penyerapan karbon yang dimiliki kawasan mangrove di Sumbawa, daerah ini dinilai memiliki peluang menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi karbon nasional. Jika dikelola secara berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat, mangrove tidak hanya menjadi benteng pelindung pesisir, tetapi juga dapat menjadi “emas hijau” yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi daerah.
