Liputansumbawa.id, Sumbawa Besar – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjalin kerja sama dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo dan STKIP Paracendekia NW Sumbawa untuk memperkuat pemberdayaan UMKM serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan dua kesepakatan bersama dalam rangkaian kegiatan Sumbawa Job Fair yang dibuka Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Rabu (28/10/2026).
Kesepakatan dengan Jamkrindo berfokus pada jasa penjaminan untuk mendukung pemberdayaan pelaku UMKM lokal dalam pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Melalui kerja sama ini, UMKM diharapkan dapat memperkuat kapasitas usaha, memperluas akses terhadap layanan penjaminan dan fasilitasi pembiayaan sesuai ketentuan, serta meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang ekonomi, termasuk dalam pengadaan pemerintah.
Sementara itu, kerja sama dengan STKIP Paracendekia NW Sumbawa diarahkan pada sinergi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mendukung pembangunan daerah.
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat kontribusi perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, inovasi pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi generasi muda agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah.
Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus diikuti dengan terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kualitas SDM, dan semakin luasnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
Menurutnya, kedua kerja sama tersebut saling berkaitan dalam memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Penguatan UMKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan membuka peluang kerja baru, sedangkan keterlibatan perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan SDM yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing.
Bupati juga meminta perangkat daerah terkait bersama seluruh mitra kerja sama untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui langkah konkret. Di antaranya pendampingan bagi UMKM potensial, penguatan akses pembiayaan dan penjaminan, serta pengembangan program peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan kolaborasi tersebut tidak hanya diukur dari terlaksananya penandatanganan kesepakatan, tetapi juga dari hasil nyata, seperti berkembangnya usaha lokal, meningkatnya kompetensi tenaga kerja, dan terbukanya kesempatan kerja baru. (LS)
