Liputansumbawa.id–Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai memperkuat langkah “jemput bola” ke pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
Langkah itu dilakukan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, melalui koordinasi dengan Plt Deputi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Fadjar Dwi Wisnuwardhani, di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kebutuhan pembangunan di Kabupaten Sumbawa disampaikan untuk mendapat dukungan pemerintah pusat. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi sarana pendidikan hingga penataan kawasan permukiman.
Ada empat agenda utama yang menjadi perhatian Pemkab Sumbawa, yakni pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi sekolah PAUD/TK, SD dan SMP, penataan kawasan permukiman, serta optimalisasi program kesejahteraan masyarakat.
Wabup Mohamad Ansori menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin hanya menunggu kebijakan dan dukungan anggaran dari pusat. Pemkab Sumbawa akan aktif melakukan koordinasi agar berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dapat masuk dalam prioritas pemerintah pusat.
“Kami siap jemput bola agar kebijakan dan stimulus anggaran dari pusat bisa masuk ke Kabupaten Sumbawa, sehingga pelaksanaannya selaras dan tepat sasaran,” tegasnya.
Menurutnya, koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas penyampaian usulan maupun proposal. Dukungan pemerintah pusat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Harapannya tidak berhenti pada penyerahan proposal saja, tetapi benar-benar diwujudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wisnuwardhani mengapresiasi langkah aktif Wakil Bupati Sumbawa dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Ia bahkan menyoroti tingginya semangat Mohamad Ansori dalam mendorong pembangunan Sumbawa.
“Padahal Bapak ini bukan orang asli Sumbawa, tapi tekad untuk membangun Kabupaten Sumbawa itu sangat semangat,” ujarnya.
Fadjar menjelaskan, Kantor Staf Presiden memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk memastikan tidak terjadi hambatan komunikasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan implementasinya di daerah.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Pemkab Sumbawa dan KSP juga sepakat meningkatkan komunikasi secara berkala guna mengawal program-program prioritas agar dapat direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (MK).
