Single News

800 Warga Ikuti Gladi Lapang Banjir di Moyo Utara, Bupati: Kesiapsiagaan Kunci Selamatkan Nyawa

Liputansumbawa.id–Sebanyak 800 peserta mengikuti Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Banjir yang digelar di enam desa di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan ini menjadi puncak Program Karang Tangguh yang digagas Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta berbagai pemangku kepentingan.

Gladi lapang digelar untuk menguji kesiapan masyarakat dan seluruh unsur penanggulangan bencana dalam menghadapi ancaman banjir, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu.

Ratusan peserta yang terlibat berasal dari enam desa di Kecamatan Moyo Utara. Simulasi juga melibatkan BPBD Kabupaten Sumbawa, Tim SAR, Tim Reaksi Cepat (TRC), Pramuka Peduli, PMR PMI, Tim Siaga Bencana Desa (TSBD), TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan hingga masyarakat.

Berbagai skenario diperagakan dalam gladi lapang tersebut, mulai dari aktivasi sistem peringatan dini, pembentukan pos komando, evakuasi warga terdampak banjir, penyelamatan korban hanyut di sungai, penanganan korban luka, pengelolaan pengungsian hingga pelayanan bagi kelompok rentan.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam meminimalkan dampak bencana.

“Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Gladi lapang seperti ini sangat penting karena melatih koordinasi, membangun kedisiplinan, dan memastikan setiap unsur memahami tugasnya saat situasi darurat. Semakin siap masyarakat, semakin besar peluang kita menyelamatkan jiwa dan mengurangi kerugian akibat bencana,” ujar Bupati.

Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, H. Budi Setiawan, ST, mengatakan gladi lapang merupakan bagian penting dalam membangun budaya kesiapsiagaan masyarakat.

“Gladi lapang bukan sekadar latihan, tetapi merupakan investasi kemanusiaan. Ketangguhan masyarakat lahir dari pengalaman, koordinasi, dan budaya siaga yang terus dibangun bersama. Muhammadiyah meyakini bahwa masyarakat adalah garda terdepan dalam penyelamatan jiwa ketika bencana terjadi, sehingga penguatan kapasitas masyarakat menjadi prioritas utama,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan BNPB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pemerintah desa, relawan, serta seluruh mitra yang telah berkolaborasi membangun sistem kesiapsiagaan bencana di tingkat desa.

Sementara itu, Program Manager Karang Tangguh MDMC, Priyo A. Sancoyo, menjelaskan gladi lapang merupakan tahapan evaluasi dari seluruh pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya, mulai dari penyusunan rencana kontinjensi desa, pemetaan risiko hingga penguatan kelembagaan desa.

“Seluruh proses yang telah dilakukan melalui Program Karang Tangguh diuji dalam gladi lapang ini. Kami ingin memastikan bahwa sistem yang telah dibangun benar-benar dapat dijalankan oleh masyarakat, mulai dari penyampaian informasi, pengambilan keputusan, koordinasi antar unsur, hingga evakuasi warga,” jelasnya.

Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB RI juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan gladi lapang tersebut. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat merupakan investasi terbaik dalam upaya mengurangi risiko bencana.

“Pengurangan risiko bencana harus dimulai dari tingkat komunitas. Ketika masyarakat memahami ancaman, mengetahui perannya, dan mampu berkoordinasi dengan baik, maka potensi korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan secara signifikan. Gladi lapang seperti ini merupakan praktik baik yang perlu terus dikembangkan di berbagai daerah,” ujarnya.

Melalui Program Karang Tangguh, enam desa di Kecamatan Moyo Utara diharapkan memiliki sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat, masyarakat yang semakin terlatih, serta koordinasi lintas sektor yang semakin solid.

Program ini juga menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, relawan, dan masyarakat dalam membangun desa tangguh bencana demi mewujudkan pembangunan yang aman dan berkelanjutan. (Mk)