Liputansumbawa.id — Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, secara resmi membuka Kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2027. Kegiatan strategis ini berlangsung di La Grande Ballroom, Kamis (26/03/2026).
Forum tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, para kepala perangkat daerah, perencana se-Kabupaten Sumbawa, serta Tim Siap Siaga. Kehadiran berbagai unsur ini menjadikan forum sebagai ruang penting untuk menyelaraskan program pembangunan daerah agar lebih terarah dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam laporannya, Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dedy Heriwibowo, menyampaikan bahwa kegiatan ini semula direncanakan berlangsung secara virtual. Namun, berkat inisiatif Tim Siap Siaga, forum akhirnya dapat digelar secara tatap muka sehingga interaksi dan pembahasan dapat berjalan lebih optimal.
Ia menegaskan, forum ini merupakan bagian krusial dalam siklus tahunan perencanaan pembangunan daerah. Berbagai usulan masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang dan aspirasi lainnya, dibahas dan diselaraskan dengan rencana pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah.
“Tujuannya adalah memastikan adanya keselarasan antara rencana pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga kita dapat menetapkan prioritas pembangunan tahun 2027 secara tepat,” ujarnya.
Meski demikian, ia juga menyoroti tantangan dalam proses perencanaan, yakni tingginya jumlah usulan masyarakat yang belum sepenuhnya diimbangi dengan realisasi di lapangan. Untuk itu, ia mengusulkan pendekatan “1 desa 1 usulan” dengan nilai sekitar Rp100 juta, guna mendorong pemerataan pembangunan, baik di sektor infrastruktur maupun ekonomi.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus selaras dengan amanat perencanaan pembangunan nasional serta visi dan misi daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD.
