Liputansumbawa.id—Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot MP menegaskan bahwa dokumen kajian ketangguhan pulau kecil tidak boleh berhenti sebagai laporan semata tanpa tindak lanjut nyata di lapangan.
Penegasan itu disampaikan Bupati saat membuka kegiatan Diseminasi Dokumen Laporan Kajian Ketangguhan Pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di La Grande Hall Sumbawa Grand Hotel, Kamis (21/5/2026).
Bupati menyoroti kerentanan wilayah kepulauan seperti Pulau Bungin, Pulau Moyo, dan Medang terhadap ancaman bencana, cuaca ekstrem hingga dampak perubahan iklim.
“Kita tidak sedang membahas sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Kita sedang membahas keselamatan warga kita sendiri,” tegas Jarot.
Menurutnya, masyarakat di wilayah pulau kecil menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibanding masyarakat di daratan utama. Mulai dari keterbatasan transportasi, akses layanan kesehatan, hingga persoalan air bersih dan ancaman bencana alam.
Ia mengingatkan, ketika bencana terjadi, dampaknya bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga langsung memukul sumber penghidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut, pariwisata dan aktivitas ekonomi kecil.
Bupati juga menyinggung sejumlah kejadian yang pernah dialami wilayah kepulauan di Sumbawa, mulai dari kebakaran hingga ancaman gempa bumi yang menjadi alarm penting agar kesiapsiagaan terus diperkuat.
Dalam kesempatan itu, Jarot memberikan apresiasi kepada Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi NTB, FPRB Kabupaten Sumbawa, Program Siap Siaga, BPBD dan seluruh tim fasilitator yang terlibat dalam penyusunan kajian tersebut.
Menurutnya, kajian itu tidak hanya membahas ancaman bencana, tetapi juga menyentuh persoalan layanan dasar, kesiapsiagaan masyarakat, keberlanjutan penghidupan hingga perlindungan kelompok rentan.
Namun demikian, Jarot mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada penyusunan dokumen, melainkan pada implementasi di lapangan.
“Sering kali kita hebat membuat kajian, hebat membuat laporan, hebat menyusun rencana. Tapi setelah acara selesai, dokumen hanya tersimpan rapi di rak kantor. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD hingga pemerintah desa menjadikan hasil kajian tersebut sebagai pijakan nyata dalam penyusunan program pembangunan daerah maupun desa.
Bupati menegaskan bahwa penguatan ketangguhan pulau kecil bukan hanya tugas BPBD semata, melainkan pekerjaan bersama lintas sektor. Mulai dari PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial hingga dunia usaha.
Ia juga meminta pemerintah desa mulai mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat, pelatihan kebencanaan, penguatan relawan hingga penyediaan sarana darurat.
“Dana desa jangan hanya habis untuk pembangunan fisik semata. Harus ada perhatian serius terhadap pengurangan risiko bencana,” tandasnya.
Kegiatan diseminasi tersebut dihadiri unsur FPRB NTB, BPBD, OPD lingkup Pemkab Sumbawa, camat, kepala desa wilayah kepulauan, BMKG, BKSDA, perguruan tinggi, dunia usaha, media serta organisasi masyarakat. (LS)
