Liputansumbawa.id–
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, angkat bicara terkait video yang beredar di media sosial dan menarasikan dirinya bersama rombongan diadang warga saat melintas di Desa Mata, Kecamatan Tarano.
Dalam video tersebut, seorang warga terlihat mencuci sepeda motor di genangan air ketika rombongan Wakil Bupati Sumbawa melintas. Potongan video itu kemudian memunculkan narasi seolah-olah warga sengaja menghadang rombongan sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan.
Namun, Ansori memastikan kejadian sebenarnya tidak demikian.
Ia menyebut, dirinya tidak pernah diadang warga. Saat itu, ia bersama rombongan dalam perjalanan pulang setelah melakukan kunjungan ke wilayah Tolo Oi, Desa Mata.
“Saya sebenarnya tidak dihadang. Hanya ada satu warga pada saat kami pulang, mencuci sepeda motor di tempat yang airnya tergenang. Aspalnya masih bagus,” ujar Wabup Ansori kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, warga tersebut memang menyampaikan persoalan terkait kondisi jalan. Termasuk adanya informasi mengenai janji perbaikan jalan yang pernah disampaikan pejabat Pemkab Sumbawa pada kegiatan penanaman pohon di lokasi tersebut.
Alih-alih menghindar, Ansori bersama rombongan justru menghampiri warga itu untuk berdialog.
“Kami langsung menghampiri, bersalaman, kemudian warga menyampaikan bahwa pernah ada janji yang disampaikan pejabat Sumbawa di lokasi itu saat penanaman pohon. Kami sampaikan akan kami tindaklanjuti dan informasikan kepada perangkat daerah atau dinas teknis,” jelasnya.
Setelah berdialog, Wabup bersama rombongan kemudian berpamitan dan melanjutkan perjalanan.
Ansori mengaku tidak mengetahui bahwa momen tersebut direkam hingga akhirnya beredar luas di media sosial dalam bentuk potongan video.
“Kami tidak tahu ada video yang dipotong-potong, akhirnya viral. Padahal kami menghampiri warga, bukan dihadang,” tegasnya.
Kritik Warga Disebut Bagian dari Aspirasi
Meski membantah narasi penghadangan, Ansori menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak alergi terhadap kritik dan masukan masyarakat.
Menurutnya, warga memiliki hak untuk menyampaikan keluhan, termasuk ketika bertemu langsung dengan pimpinan daerah di lapangan.
“Kalau warga menghampiri, warga mengkritisi, warga memberikan masukan, itu harus kita terima. Karena pimpinan daerah ini milik masyarakat. Bentuk ekspresi masyarakat itu beragam,” katanya.
Ia menilai, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk datang langsung ke kantor bupati maupun pendopo. Karena itu, ketika pimpinan daerah turun ke lapangan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat harus diterima dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Mau kami di kantor, mau kami di pendopo, bahkan saat kami turun ke bawah, semua kita terima. Karena ini untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ansori juga mencontohkan sejumlah persoalan yang ditemuinya ketika turun langsung ke lapangan, salah satunya terkait fasilitas pendidikan.
Ia mengaku baru-baru ini turun ke sekolah setelah menerima laporan mengenai kekurangan bangku siswa. Persoalan tersebut kemudian langsung dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
“Ini pola kami sebagai pimpinan daerah. Kami turun ke bawah, diajak dialog kami siap, didatangi masyarakat kami terima. Semua untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.
Jalan Kabupaten Ditangani Bertahap
Sementara terkait persoalan infrastruktur jalan, Ansori memastikan pemerintah daerah akan melakukan penanganan secara bertahap.
Menurutnya, jaringan jalan di Kabupaten Sumbawa memiliki status berbeda, mulai dari jalan kabupaten, jalan provinsi hingga akses yang menghubungkan desa-desa.
“Jalan di Kabupaten Sumbawa terbagi ke dalam jalan kabupaten, jalan provinsi dan juga jalan cabang-cabang menuju ke desa-desa dan ini akan kami tangani,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa, lanjutnya, juga akan mengupayakan dukungan anggaran dari berbagai sumber untuk mempercepat revitalisasi infrastruktur jalan.
“Kita akan ajukan semuanya bisa menggunakan anggaran revitalisasi jalan Bantuan Presiden (Banpres) yang nilainya Rp100 miliar setiap tahun,” pungkasnya.
Dengan demikian, Ansori menegaskan bahwa video yang beredar tidak menggambarkan keseluruhan kejadian di lapangan. Ia meminta masyarakat melihat persoalan secara utuh dan tidak mudah menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan video. (Mk)
