Liputansumbawa.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat langkah pencegahan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Mataram, Rabu (3/9/2026).
Penandatanganan komitmen ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Sumbawa memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati Sumbawa menegaskan, komitmen tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal maupun sebatas kegiatan seremonial. Seluruh prinsip tata kelola harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Penganggaran juga harus dilakukan secara efektif dan terukur, sementara proses pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib dilaksanakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam komitmen tersebut Bupati juga menekankan, pencegahan korupsi harus dimulai sejak tahap perencanaan dan diperkuat melalui pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan program.
Penguatan tata kelola dinilai penting untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan sistem pemerintahan yang tertib dan transparan, sumber daya daerah diharapkan dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pelayanan publik serta pembangunan yang tepat sasaran.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Sumbawa mengoptimalkan berbagai potensi daerah. Kabupaten Sumbawa memiliki kekuatan di sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, UMKM, hingga sumber daya alam yang terus dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.
Karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting agar seluruh potensi tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Setiap kebijakan dan program pembangunan harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan.
Bupati juga menekankan pentingnya integritas seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Menurutnya, birokrasi yang bersih dan profesional tidak hanya dibangun melalui aturan, tetapi juga melalui komitmen dan konsistensi setiap aparatur dalam menjalankan kewenangannya.
Melalui komitmen bersama tersebut, Pemkab Sumbawa terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penguatan tata kelola pemerintahan diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan Kabupaten Sumbawa yang semakin efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat mewujudkan Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera. (Editorial)
