Liputansumbawa.id, Malang – Pemerintah terus mematangkan persiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebelum program tersebut dijalankan secara penuh. Salah satu fokus utama yang kini diselesaikan adalah penyusunan model bisnis dan studi kelayakan agar koperasi mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.
Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat membuka Sarasehan Nasional MPDI di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Ferry, penyusunan model bisnis menjadi langkah penting untuk memastikan setiap Koperasi Merah Putih memiliki prospek usaha yang sehat, produktif, dan mampu menghasilkan keuntungan sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat desa maupun kelurahan.
“Operasional kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sedang kami matangkan bisnis model dan feasibility study-nya,” kata Ferry.
Dalam konsep yang tengah disiapkan, KDKMP akan menjadi pusat distribusi berbagai barang bersubsidi dari pemerintah. Sejumlah komoditas yang akan disalurkan melalui koperasi tersebut antara lain LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, hingga minyak goreng.
Ferry menegaskan distribusi barang subsidi melalui koperasi harus mampu menjamin harga tetap terjangkau sekaligus memastikan ketersediaan stok sesuai kebutuhan masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
“Begitu pun pupuk subsidi, PT Pupuk Indonesia langsung ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
Tak hanya berfungsi sebagai penyalur barang subsidi, Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan menjadi pusat pemasaran hasil produksi masyarakat. Produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga kerajinan lokal nantinya dapat diserap dan dipasarkan melalui koperasi dengan harga yang lebih kompetitif.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung program tersebut. Ferry mengungkapkan, hingga saat ini sekitar 13 ribu gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah rampung dibangun, sementara sekitar 20 ribu gerai lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Pembangunan gerai dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan melibatkan TNI, sehingga proses pengerjaannya dapat berlangsung lebih cepat.
Meski merupakan program yang digagas pemerintah pusat, Ferry menegaskan pembentukan Koperasi Merah Putih tetap melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Setiap koperasi dibentuk melalui musyawarah khusus di tingkat desa maupun kelurahan sebagai dasar pembentukan badan hukum.
“Jadi tetap bottom up, ada peristiwa yang melibatkan masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya memperkuat distribusi barang kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pengembangan usaha produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Antara
