By: I Made Widiarta

Sebelum beropini lebih dalam, saya ingin memberi apresiasi terlebih dahulu kepada pelaku RT/RW Net di Kepulauan Mentawai. Apa yang dilakukannya lahir dari kepedulian yang nyata terhadap kesenjangan digital di wilayah kepulauan yang selama ini sulit dijangkau infrastruktur fiber optik maupun jaringan seluler yang stabil. Ia melihat kebutuhan masyarakat akan internet — bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan komunikasi darurat saat bencana — lalu bertindak dengan mendirikan perusahaan dan membangun jaringan menggunakan Starlink sebagai sumber bandwidth. Ini adalah semangat kewirausahaan sosial yang patut dihargai, apalagi di daerah yang sering luput dari perhatian penyedia telekomunikasi besar.

Namun sebagai penggiat IT, saya percaya niat baik harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan. Teknologi yang hebat tanpa payung hukum yang benar justru bisa merugikan penggeraknya sendiri — dan itulah yang terjadi pada kasus ini.

Duduk Perkara: Bukan Soal “Boleh atau Tidak Boleh Jual Kembali”

Poin penting yang sering disalahpahami publik: menjual kembali layanan internet bukan otomatis ilegal di Indonesia. Yang menjadi persoalan adalah menjalankannya tanpa mekanisme perizinan dan kerja sama resmi yang dipersyaratkan.

1. Aturan dari Sisi Starlink (Terms of Service)

Ini bukan sekadar opini atau tafsir pihak ketiga — Starlink mencantumkannya secara eksplisit dan resmi dalam dokumen Terms of Service yang dipublikasikan langsung di situsnya. Pada bagian berjudul “No Resale or Unauthorized Agency“, tertulis:

 “You may not resell access to the Services to others as a stand-alone, integrated or value-added service under this Agreement (whether acting as an agent, introducer or in any other capacity), unless authorized by Starlink.”

Secara garis besar, ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelanggan tidak diperbolehkan menjual kembali akses layanan kepada pihak lain — baik sebagai layanan berdiri sendiri, terintegrasi, maupun bernilai tambah, dalam kapasitas apa pun (sebagai agen, perantara, dsb.) — kecuali mendapat izin resmi dari Starlink. Perlu dicatat, Starlink memberi pengecualian terbatas: pelanggan dengan Priority Plan diperbolehkan membagikan akses sebagai Wi-Fi komunitas atau hotspot kepada pihak ketiga, misalnya untuk tamu hotel atau penumpang kapal — namun ini jauh berbeda dengan model bisnis RT/RW Net yang menjual langganan internet layaknya ISP mandiri.

Dokumen yang sama juga menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini (Section 1) dapat berakibat pada penghentian layanan (Service termination) oleh Starlink secara sepihak. Referensi resmi dapat diakses langsung melalui laman Terms of Service Starlink di starlink.com/legal.

Dengan kata lain, akun residensial Starlink pada dasarnya dirancang untuk pemakaian pribadi/statis di satu titik, bukan untuk didistribusikan ulang sebagai bisnis penyedia internet.

2. Aturan dari Sisi Regulasi Indonesia

Di sinilah letak nuansa pentingnya: regulasi Indonesia sebenarnya membuka jalur legal untuk jual kembali jasa telekomunikasi, termasuk akses internet, asalkan memenuhi syarat berikut:

• Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengatur bahwa jasa multimedia, termasuk layanan akses internet, dapat dijual kembali berdasarkan pola kerja sama yang disepakati antara penyelenggara jasa telekomunikasi (dalam hal ini Starlink/operator resmi) dengan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi.
• Pelaksana jual kembali (reseller) wajib memiliki Sertifikat Standar Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission).
• Reseller juga disyaratkan menggunakan merek dagang penyelenggara yang dijual kembali, memenuhi standar kualitas layanan, serta melakukan pencatatan pendapatan usaha sesuai ketentuan kerja sama.
• Tanpa kerja sama resmi dan izin ini, penyelenggaraan akses internet ke publik — sekecil apa pun skalanya — berpotensi dikenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Telekomunikasi, karena dianggap sebagai penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin usaha.

Kasus di Mentawai menjadi contoh nyata dari celah ini: teknologi yang secara teknis mudah “dibagi ulang” (Starlink dish → router → jaringan RT/RW), namun secara hukum berstatus abu-abu jika dijalankan tanpa kerja sama dan sertifikasi resmi.

Opini Saya sebagai Penggiat IT

Saya ingin tegas menyatakan: saya tidak mendukung praktik RT/RW Net ilegal, sekalipun tujuannya mulia. Tapi izinkan saya luruskan dulu satu hal penting: saya bukannya tidak mendukung pemerataan akses internet di daerah 3T. Justru sebaliknya — saya senang dan bangga ketika ada penggiat IT yang berani turun tangan langsung berkontribusi nyata untuk daerahnya, mendorong pemerataan internet ke wilayah yang selama ini tertinggal. Semangat itu harus terus ada. Yang saya soroti bukan semangatnya, melainkan jalur dan regulasinya.

Ada beberapa alasan mendasar mengapa penekanan pada regulasi ini penting:

• Legalitas melindungi penggerak itu sendiri. Pelaku RT/RW Net di Mentawai menghadapi konsekuensi hukum bukan karena niatnya salah, tapi karena jalur yang ditempuh tidak memiliki payung hukum. Jika sejak awal mengurus Sertifikat Standar Jasa Jual Kembali dan menjalin kerja sama resmi, kemungkinan besar persoalan ini tidak akan muncul.
• Legalitas melindungi konsumen. Reseller tanpa izin resmi tidak terikat standar kualitas layanan, tidak ada kejelasan tanggung jawab bila terjadi gangguan, dan konsumen tidak memiliki jalur perlindungan hukum yang jelas jika terjadi sengketa.
• Ekosistem digital yang sehat butuh kepastian hukum, bukan celah abu-abu. Sebagai pelaku IT, saya melihat banyak talenta dan modal sosial yang terbuang percuma karena berjalan di jalur yang rentan disegel atau dipidanakan. Padahal jalur resminya — kerja sama dengan penyelenggara plus sertifikasi OSS — sudah tersedia, meski memang butuh proses dan tidak instan.
• Analoginya sederhana, seperti membeli sebuah barang yang jelas-jelas tertera “dilarang diperjualbelikan kembali” — misalnya tiket konser dengan tulisan *non-transferable*, atau obat resep yang hanya boleh dikonsumsi oleh pasien yang bersangkutan — lalu tetap dijual kembali ke orang lain karena merasa “kan barangnya sudah saya beli, jadi terserah saya.” Status kepemilikan barang secara fisik memang berpindah, tapi hak untuk memperjualbelikannya kembali tidak otomatis ikut berpindah jika sejak awal sudah dibatasi oleh perjanjian. Begitu pula dengan langganan Starlink: pelanggan memang memiliki perangkat kerasnya secara sah, tapi akses layanannya terikat pada ketentuan yang jelas-jelas melarang penjualan kembali tanpa izin. Melanggar batasan ini, sekecil apa pun niat di baliknya, tetap membawa konsekuensi hukum dan kontraktual.
• Ini momentum, bukan hambatan. Kasus ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dan Starlink atau Internet Provider lainnya untuk mempermudah skema kerja sama reseller resmi, terutama untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang justru paling diuntungkan oleh teknologi satelit LEO ini. Pemerintah bisa mengambil peran dengan memberikan edukasi kepada pelaku usaha RT/RW net ini agar bisa menjadi lebih tertib, begitu juga support untuk provider lokal harus digalakkan, support untuk provider lokal bisa jadi dalam bentuk mitra pemerintah dalam menjalankan agenda pemerataan digital.

Penutup

Niat pelaku RT/RW Net untuk menghadirkan internet di Kepulauan Mentawai adalah semangat yang seharusnya kita dukung dan replikasi di banyak daerah tertinggal lainnya. Tapi caranya perlu diperbaiki: bangun kerja sama resmi dengan penyelenggara, urus Sertifikat Standar Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi lewat OSS, dan patuhi Terms of Service dari Internet Provider maupun UU Telekomunikasi. Dengan begitu, semangat menjembatani kesenjangan digital bisa berjalan berkelanjutan tanpa harus berhadapan dengan hukum.

Referensi regulasi: Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; Undang-Undang Telekomunikasi; https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/762/t/peraturan+pemerintah+nomor+46+tahun+2021 ; Starlink Terms of Service, Section 1 “No Resale or Unauthorized Agency” starlink.com/legal.*