Single News

Nobar Film ‘Menolak Punah’, Ketua DPD GMNI NTB Ingatkan Alarm Keras Krisis Lingkungan dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara

Liputansumbawa.id–Di tengah krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan, DPD GMNI NTB bersama BEMNUS Bali-Nusra menggelar nonton bareng dan diskusi film dokumenter “Menolak Punah” karya Dandy Laksono dan Aji Yahuti di Nonasuka Kopitiam, Senin (4/5/2026).

Kegiatan ini bukan sekadar ruang tontonan, melainkan forum refleksi kritis atas realitas pahit yang selama ini luput dari perhatian publik: industri fashion yang kita konsumsi setiap hari ternyata menyumbang kerusakan ekologis serius—mulai dari limbah tekstil yang mencemari tanah dan air, ancaman mikroplastik terhadap tubuh manusia, hingga ketergantungan impor bahan baku yang menggerus kedaulatan lingkungan dan ekonomi lokal.

Film Menolak Punah secara gamblang membongkar rantai produksi pakaian—apa yang terjadi sebelum kita mengenakannya, dan kehancuran apa yang ditinggalkan setelah kita membuangnya. Kolaborasi berbagai pihak seperti Ekspedisi Indonesia Baru, The Body Shop Indonesia, Sunspirit, dan Sejauh Mata Memandang dalam film ini menjadi pengingat bahwa persoalan ini bukan isu pinggiran, melainkan krisis sistemik yang membutuhkan respons kolektif.

Hadir sebagai narasumber, Adi Ardiansyah (Direktur JARak) dan Ari Sahdi Gare, serta dipandu oleh Haerul Azmi, diskusi berlangsung dinamis dengan partisipasi mahasiswa, aktivis, dan kader GMNI Kota Mataram.

Ketua DPD GMNI NTB, Sulhamran, dalam sambutannya menegaskan bahwa persoalan limbah tekstil dan mikroplastik bukan lagi ancaman abstrak, melainkan krisis nyata yang berdampak langsung pada kesehatan fisik, mental, dan keberlanjutan hidup masyarakat.

“Kesadaran individu saja tidak cukup. Kita butuh perubahan cara pandang kolektif—bahwa apa yang kita pakai, konsumsi, dan buang memiliki konsekuensi ekologis yang serius,” tegasnya.

Lebih jauh, kegiatan ini juga menjadi kritik terbuka terhadap minimnya keberpihakan kebijakan terhadap perlindungan lingkungan. Pemerintah dinilai belum menjadikan krisis ekologis sebagai prioritas utama, padahal dampaknya sudah dirasakan secara nyata oleh masyarakat, termasuk di NTB.

DPD GMNI NTB menyerukan agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar segera menjadikan pengelolaan limbah industri sebagai agenda prioritas, memperkuat regulasi terhadap industri yang merusak lingkungan, mendorong produksi dan konsumsi berkelanjutan, melindungi ekosistem lokal sebagai bagian dari warisan leluhur

“Lingkungan bukan sekadar sumber daya, tetapi ruang hidup yang diwariskan oleh leluhur dan harus dijaga untuk generasi mendatang. Mengabaikannya berarti mengkhianati masa depan,” tambah Sulhamran.

Melalui nobar dan diskusi ini, GMNI berharap masyarakat tidak lagi menjadi konsumen pasif, melainkan subjek kritis yang berani menuntut perubahan baik dari diri sendiri maupun dari negara. Karena pada akhirnya, menjaga lingkungan bukan pilihan, tetapi keharusan. (LS)