Liputansumbawa.id–Aksi dan audiensi yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa di Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (24/6/2026), menjadi momentum evaluasi berbagai program pembangunan daerah. Berbeda dengan respons defensif yang kerap muncul dalam menghadapi kritik publik, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, justru memilih membuka ruang dialog dan menerima langsung berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo, PMII menyampaikan sederet persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Mulai dari maraknya illegal mining dan illegal logging, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga pembangunan infrastruktur jalan.
Di hadapan massa PMII, Ansori menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah.
“Kami berterima kasih telah mengkritisi dan memberikan saran. Inilah bagian dari demokrasi, duduk dan dialog agar tidak ada yang tersumbat antara pemerintah dan rakyatnya,” ujar Ansori.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan ruang diskusi dan masukan dari masyarakat agar program-program yang dijalankan dapat diawasi, dievaluasi, dan dikawal bersama. Karena itu, setiap kritik yang disampaikan harus dipandang sebagai energi perbaikan, bukan ancaman.
Ansori juga menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia mengakui masih banyak persoalan yang harus dibenahi, namun penyelesaiannya membutuhkan proses dan tahapan yang tidak bisa dilakukan secara instan.
“Tentu semua ada proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi tujuan akhirnya sama, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.
Sikap terbuka tersebut terlihat ketika PMII secara langsung mempertanyakan sejumlah janji politik pemerintahan Jarot-Ansori, termasuk target peningkatan PAD hingga 50 persen. Alih-alih menghindari pertanyaan, Ansori menjelaskan berbagai langkah yang sedang dilakukan pemerintah untuk memperkuat pendapatan daerah melalui pembaruan data pajak dan optimalisasi potensi daerah.
Begitu pula saat mahasiswa menyoroti persoalan pertambangan ilegal, kerusakan kawasan hutan, hingga minimnya lapangan kerja bagi generasi muda. Seluruh isu tersebut ditanggapi satu per satu dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan pemerintah daerah.
Dalam forum itu, Ansori juga mengakui bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik dan kinerja organisasi perangkat daerah masih harus diperkuat. Bahkan terkait keluhan masyarakat mengenai distribusi gas bersubsidi, ia menegaskan tidak akan ragu mencabut izin pangkalan yang terbukti bermain di atas penderitaan masyarakat.
Aksi PMII sendiri menjadi cerminan bahwa ruang partisipasi publik masih hidup di Kabupaten Sumbawa. Kritik yang disampaikan mahasiswa tidak hanya menyasar persoalan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga mendorong pemerintah lebih serius menindak OPD yang dinilai lalai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Pemkab Sumbawa, audiensi tersebut bukan sekadar agenda menerima aspirasi, melainkan forum evaluasi yang mempertemukan kritik publik dengan kebijakan pemerintah. Sementara bagi PMII, keterbukaan pemerintah menerima masukan menjadi modal penting agar berbagai persoalan daerah dapat dibahas secara terbuka dan dicari solusinya bersama.
Dialog yang berlangsung tanpa ketegangan itu menunjukkan bahwa kritik dan pemerintah tidak harus selalu berhadap-hadapan. Dalam demokrasi, keduanya dapat berjalan berdampingan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang diharapkan masyarakat. (Mk)
