Liputansumbawa.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu seluruh perangkat daerah, yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., di Hotel La Grande Sumbawa Besar, Jumat (26/6/2026).
Kegiatan itu dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev., perwakilan Lembaga Sinergi Lentera Indonesia, narasumber dari berbagai lembaga, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, serta bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dari seluruh OPD.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa bimtek tersebut bertujuan memastikan seluruh bendahara memahami penggunaan SIPD sebagai sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.
“Pertama kita hari ini mengumpulkan semua bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu untuk bimtek optimalisasikan penggunaan SIPD sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Sehingga kita memastikan semua bendahara di tingkat perangkat daerah maupun di tingkat kecamatan itu bisa memahami pola penganggaran dengan menggunakan sistem,” ujar Budi Prasetiyo.
Menurut Sekda, penerapan SIPD akan mempermudah pekerjaan bendahara sekaligus meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri agar peserta memperoleh pemahaman yang utuh mengenai regulasi dan implementasi sistem tersebut.
“Ini memudahkan kerja-kerja para bendahara mulai dari proses perencanaan sampai pada proses pelaporan. Dan ini mendatangkan langsung narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Keuangan Daerah untuk kita pastikan bahwa informasi materi termasuk juga referensi regulasi itu dipahami oleh para bendahara terhadap apa yang mereka lakukan sebagai tugasnya,” jelasnya.
Sekda juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, peningkatan kompetensi bendahara menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kabupaten Sumbawa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, menjelaskan bahwa fokus utama bimtek adalah memperkuat kompetensi bendahara dalam mengoperasikan SIPD sehingga kualitas pelayanan administrasi keuangan dapat terus ditingkatkan.
“Output dari kegiatan kita di pagi hari ini adalah bimtek SIPD bagi sahabat-sahabat kita bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada seluruh SKPD. Ada beberapa hal teknis SIPD ini memang harus bendahara dan bendahara pembantu pahami. Jika tidak, maka dampaknya kualitas pelayanan kita tidak baik,” katanya.
Selain pendalaman penggunaan SIPD, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai pelaporan SPT Masa perpajakan yang dipandu langsung oleh narasumber dari KPP Pratama Sumbawa, serta materi mengenai implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sesuai amanat regulasi terbaru.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap kompetensi bendahara semakin meningkat sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik, pelaksanaan anggaran semakin optimal, dan opini WTP dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. (Editorial)
